Pemerintah diminta tidak lagi blokade kegiatan blokade kapal pengangkut batubara di Kalimantan Timur. Hal ini memanifestasikan dirinya Thamrin Sihite, Direktur Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Ada pertemuan, dan kami (pemerintah dan pengusaha) telah meminta tidak ada lagi blokade Hasil koordinasi blokade tidak.." Thamrin mengatakan saat ditemui di Departemen ESDM, Selasa (29/5).
Sementara itu, Perdana Menteri, Jero Wacik mengatakan, pemerintah berbicara dengan perwakilan dari Gubernur Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dengan blokade kapal batubara untuk memecahkan. "Besok kita akan bertemu dengan seorang gubernur empat Kalimantan," kata Wacik.
Seperti yang Anda tahu, orang-orang Kalimantan diblokir pedalaman batubara kapal tongkang ke Jawa oleh Sungai Barito sejak Sabtu (26/5) pekan lalu. Blokade dilakukan menyusul permintaan untuk porsi subsidi BBM meningkat.
Permintaan tambahan dibuat karena kuota pemerintah dalam alokasi konsumsi bahan bakar Kalimantan subsidi diperkirakan di wilayah tersebut akan habis dalam tiga bulan.
Sebelumnya empat gubernur Kalimantan mengeluhkan kekurangan pasokan BBM bersubsidi ke DPR. Diantaranya adalah Gubernur Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kurangnya pasokan bahan bakar bersubsidi di baris ke 2 mil per hari. Sementara Wacik berjanji, pemerintah menemukan jalan keluar dari kurangnya pemberian subsidi bahan bakar di tandu Kalimantan untuk diatasi secepat mungkin supaya perusahaan-perusahaan batubara di kalimantan tidak terganggu kegiatannya.
Tapi ia juga bertanya, jika memiliki ekstra, Pemerintah meminta agar bahan bakar tidak dialihkan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan. Dia juga meminta pengawasan sepeda motor yang sering menjadi bahan bakar untuk mengisi berulang-ulang yang sangat buruk dan curang mengingat kondisi yang terjadi seperti itu.
